DEPOK: Wakil Presiden Boediono menegaskan kinerja guru  harus ditingkatkan karena negara telah memenuhi kewajibannya dengan mengalokasikan anggaran yang cukup besar, mencapai 20% dari APBN untuk sektor pendidikan.

 

Wapres mengatakan dari alokasi anggaran 20% itu, sebagian untuk meningkatkan kesejahteraan guru.

 

"Guru harus dimonitor. Saya minta kepada para kepala dinas pendidikan di provinsi, kabupaten dan kota untuk memonitor para guru di daerahnya," katanya saat membuka acara  Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan  hari ini.

 

Boediono mengemukakan hingga saat ini masih ada laporan mengenai kinerja guru yang buruk. Bahkan, Boediono sempat melakukan inspeksi mendadak di sebuah daerah terpencil, dan menemukan banyak guru yang bolos.

 

"Saat saya datang, yang ada hanya dua guru dari 11 guru yang ada. Yang lainnya tidak tahu kemana perginya. Datang lagi ketika mengambil gaji," katanya.

 

Boediono mengaku sangat menyangkan kasus seperti itu, sebab sejauh ini pemerintah terus berupaya menaikan kesejahteraan guru. Pemerintah telah mengalokasikan 20% anggaran untuk pendidikan.  Para guru, kata dia, harus mengembalikan kenaikkan kesejahteraan itu dengan memberikan jasa yang sebaik-baiknya kepada anak didiknya.

 

Wapres mengatakan menjadi guru sebetulnya bekerja denga hati. Profesi guru tidak hanya semata-mata untuk mencari nafkah atau gaji, tetapi mengekspresikan keinginan hati menyebarkan ilmu. 

 

"Profesi guru adalah profesi panggilan hati. Bukan untuk mencari gaji, apalagi untuk jadi kaya. Tetapi untuk  mengekspresikan kehendak niat dari hati, menyebarkan ilmu, kearifan bagi sesamanya, bagi generasi yang akan datang," tegasnya.

 

Wapres mengingatkan komunitas pendidikan memiliki amanat yang besar dari bangsa untuk menyiapkan generasi mendatang menjadi generasi yang lebih baik dari sebelumnya.

 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh mengemukakan kementerian memang memiliki  beban moral yang sangat tinggi mengingat harapan masyarakat mengenai perbaikan generasi terdidik bertumpu kepadanya.

 

Selain masyarakat yang kini semakin sadar akan fungsi dan peran pendidikan dan kebudayaan dalam menyiapkan generasi mendatang, masyarakat juga sangat paham akan anggaran 20% dari APBN yang dialokasikan untuk pendidikan. 

 

“Tidak ada cara lain selain menjawab harapan yang sangat tinggi, sangat masuk akal dan sangat benar itu dengan meningkatkan kinerja dan integritas dalam melayani masyarakat,” katanya. (sut)